"Supertimar dan Supersemar, dua kakak beradik yang dikaburkan"

 

Oleh : Nilma Yola

Selain Supersemar ternyata ada supertimar alias surat perintah sebelas maret yang disembunyikan zaman ORBA. Isi dari SUPERTIMAR tersebut ialah penafsiran sebenarnya dari SUPERSEMAR yakni “penyerahan atau pengalihan kekuasaan” yang dibawa dan diyakini oleh pembawa naskah supersemar itu yakni Amir Machmud dalam perjalanan mobil sepulang dari istana Bogor waktu itu. T. Wardaya dalam diskusinya tentang “Peralihan kekuasaan daro Soekarno ke Soeharto” mengatakan bahwa Supersemar tidak lain adalah surat perintah harian saja—karena itu ada tanggalnya (11 Maret). Jadi, bukan sebuah surat perintah umum. Isinya adalah memberikan kekuasaan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan dan ketenagan jalannya pemerintahan dan revolusi. Itu saja sebenarnya.

Namun, ketika Shudarmono & Moerdiono kesulitan mencari dasar hokum bagi pembubaran PKI, mereka bergembira sekali dengan keluarnya Supersemat tersebut. Padahal, Presiden Soekarno menegaskan bahwa Supersemar itu berlaku hanya untuk bidang Tekhnis keamanan, bukan politis keamanan. Kemudian kerancuanpun segera bergelombang, apalagi setelah Supersemar di TAP MPRS –kan. Sebab hanya si pembawa naskah yang mengerti isi dari perintah itu sendiri, karna mendapat penjelasan langsung dari Presiden, bermulalah pengaburan isi dari supersemar itu. Kemudian, ahli hokum Tata Negara, terutama Dahlan Ranuwihardja merasa heran, kenapa bisa sebuah surat perintah dijadikan TAP MPRS begitu saja tanpa bertanya dulu kepada sipemberi perintah. Jadi, tidak mungkin MPR(s) melakukan sesuatu yang bukan wewenangnya dikala itu. Bukan hanya keliru, Jendral Soeharto sebagai pengemban supersemar sengaja menyalahgunakan mandate politik dengan membubarkan PKI betapapun langkah itu secara kondisional adalah tepat. Mengetahui itu, Presiden Soekarno marah dengan tindakan Soeharto dan kemudian mengeluarkan SP 13 Maret 1966, yang tidak banayk diketahui umum & generasi baru berhubung Jendral Soeharto & rezimnya sengaja menyembunyikannya. Autobiografi Soehartopun tidak pernah secuilpun mengatakannya. SP 13 Maret itu dibawa oleh Waperdam II Leimena & Brigjen Hartono kepada Jendral Soeharto yang setelah membacanya Soeharto menyatakan bahwa pembubaran PKI adalah tanggugjawabnya sendiri. Isi dari SP 13 Mare tidak satupun yang menyatakan bahwa Soeharto memperoleh kekuasaan penuh dalam pemerintahan, disinilah banyak terdapat fakta yang dikaburkan dalam sejarah bangsa.