Mampir Yukkk... ^_^

Minggu, 31 Maret 2013

Penerapan politik etis di Indonesia



1.   LATAR BELAKANG MUNCULNYA POLITIK ETIS
a.    Latar belakang social, politik dan ekonomi
Pada awal sebelum dilakukannya politik etis, keadaan social dan ekonomi di Indonesia begitu buruk dan jauh dari kata sejahtera terutama untuk penduduk pribumi.pergantian penguasaan dan kebijakan bukan menjadikan bangsa Indonesia semakin membaik justru sebaliknya setelah keluarnya VOC dari Indonesia 1799 dengan politik eksploitasinya hal itu berganti ke tangan inggris di bawah Rafles yang semakin tidak memperhatikan kesejahteraan bangsa Indonesia, kemudian beralih ke deandels dengan politik tangan paksanya semakin membuat penduduk menderita, jumlah penduduk menderita, jumlah penduduk yang melek huruf hanya 1% dari seluruh jumlah penduduk yang ada. Pendidikan bukan menjadi semakin baik justru sebaliknya. Karena kesejahteraan dapat di laksanakan apabila jumlah orang yang melek huruf semakin banyak. Dari bidang ekonomi, tanah-tanah yang luas masih dikuasai oleh para tuan tanah yang dimana rakyat biasa hanya sebagai penyewa dan pekerja saja. Karena politik yang digunakan pada saat itu adalah politik konservatif dimana merkantilisme dan eksploitasi merupakan hal yang begitu di pentingkan oleh pemerintah colonial, ditambah pembayaran pajak dan sewa yang begitu besar yang semakin memberatkan kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, setelah diberlakukannya politik liberal 1870 pola kesejahteraan berubah terutama untuk pemerintah Belanda di pasar bebas dan politik pintu terbuka dilaksanakan yang berakibat pada surplus produksi perkebunan seperti gula, tembakau dan teh. Namun hal ini hanya untuk keuntungan pemerintah kolonial.



2.  Hakikat Politik Etis
Suatu istialh dan konsep yang dipakai untuk mensejahterahkan bangsa jajahan adalah politik etis. Istilah ini awalnya hanya kritikan-kritikan dari para kalangan liberal dan social democrat terhadap politik colonial yang dirasa tidak adil dan menghilangkan unsure-unsur humanistic. Golongan social democrat yang di wakili oleh Van Deventer, Van Kol, dan Brooshooft adalah orang-orang yang ingin memberadabkan bangsa Indonesia. Hal itu di respon oleh Ratu Wihelmina pada tahun 1898 dan mengeluarkan pernyataan bahwa Belanda mempunyai hutang moril dan perlu diberikan kesejahteraan bangsa Indonesia.
Selain dua factor itu juga terdapat factor-faktor lain yang menyebabkan politik etis semakin gencar dilakukan yaitu perubahan politik di belanda yaitu dengan berkuasanya kalangan liberal yang menginginkan dilakukannnya sistim ekonomi bebas dan kapitalisme dan mengusahakan agar pendidikan mulai di tingkatkan di Indonesia.
Adanya doktrin dari dua golongan yang berbeda semakin membuat kebijakan politik etis ini agar segera dilaksanakan, yaitu :
a.    Golongan misionaris
Tiga partai Kristen yang mulai mengadakan pembangunan dalam bidang pendidikan yaitu partai Katolik, Partai Anti-Revolusioner dan Partai Kristen yang programnya adalah kewajiban bagi Belanda untuk mengangkat derajat pribumi yang didasarkan oleh agama.
b.    Golongan konservatif
Menjadi kewajiban kita sebagai bangsa yang lebih tinggi derajatnya untuk mmeberadabkan orang-orang yang terbelakang.
Itulah dua doktrin yang berkembang pada saat itu karena bagi mereka tujuan terakhir politik colonial seharusnya ialah meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan moral penduduk pribumi, evolusi ekonomi bukan eksploitasi colonial melainkan pertanggungjawaban moral.

Tiga program yang diterapkan dalam politik etis, yaitu :
1. Irigate (pengairan dan infrastruktur) :
Merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini dilakukan dengan membuat waduk-waduk besar penampung air hujan untuk petanian, dan melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit kolera dan pes. Selain juga perbaikan sarana infrastruktur terutama adalah jalan raya dan kereta apai sebagai media untuk pengangkutan komoditi hasil pertanian dan perkebunan.
2. Educate (pendidikan) :
Merupakan program peningkatan mutu SDM dan pengurangan jumlah buta huruf yang implikasi baiknya untuk pemerintah Belanda juga yiatu mendapatkan tenaga keraja terdidik untuk birokrasinya namun dengan gaji yang murah, karena apabila mendatangkan pekerja dari Eropa tentunya akan sangat mahal biayanya dengan gaji yang mahal dan pemberian sarana dan prasarana, yang dikemdian akan di buat sekolah dengan dua tingkatan yaitu sekolah kelas I untuk golongan bangsawan dan tuan tanah dan sekolah kelas II untuk pribumi golongan menengah dan biasa dengan mata pelajaran membaca, menulis, ilmu bumi, berhitung, sejarah dan menggambar.
3. Emigrate (Transmigrasi) :
Merupakan program pemerataan penduduk Jawa dan Madura yang telah padat dengan jumlah sekitar 14 juta jiwa tahun 1900, selain padat jumlah perkebunan pun sudah begitu luas maka kawasan untuk pemukiman semakin sempit, maka hal itu di buat dengan dibuatnya pemukiman di Sumatra Utara dan Selatan dimana di buka perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan banyak sekali pengelola dan pegawainya. Untuk pemukiman Lampung adalah salah satu daerah yang ditetapkan sebagai pusat transmigrasi dari Jawa dan Madura.
Itulah program utama yang dilakukan dalam politik etis terlepas dari berhasil atau tidak dan ada kepentingan lain atau tidak, namun dari ketiga program itu pendidikan merupakan program prioritas karena kedua program lainya akan berhasil dan di tunjang oleh pendidikan. Selanjutnya akan di jelaskan mengenai damapk yang di timbulkan oleh politik etiis dengan 3 program utamanya.
3.  PENGARUH PELAKSANAAN POLITIK ETIS
Dampak yang di timbulkan oleh politik etis tentunyaa ada yang negatif dan positif namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa hampir semua program dan tujuan awal dari politik etis banyak yang tak terlaksana dan mendapat hambatan. Adapun dampak-dampak yang terlihat nyata adalah dalam tiga bidang :
- Politik : Desentralisasi (tidak terpusat) kekuasaan atau otonomi bagi bangsa Indonesia, namun tetap saja terdapat masalah yaitu golongan penguasa tetap kuat dalam arti intervensi, karena perusahaan-perusahaan Belanda kalah saing dengan Jepang dan Amerika menjadikan sentralisasi berusaha diterapkan kembali.
- Sosial : lahirnya golongan terpelajar, peningkatan jumlah melek huruf , perkembangan bidang pendidikan adalah dampak positifnya namun dampak negatifnya adalah kesenjangan antara golongan bangsawan dan bawah semakin terlihat jelas karena bangsawan kelas atas dapat berseolah dengan baik dan langsung di pekerjakan di perusahaan-perusahaan Belanda.
- Ekonomi : lahirnya sistem Kapitalisme modern, politik liberal dan pasar bebas yang menjadikan persaingan dan modal menjadi indikator utama dalam perdagangan. Sehingga yang lemah akan kalah dan tersingkirkan. Selain itu juga muculnya dan berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta dan asing di Indonesia.
- Pendidikan : menjadikan banyak masyarakat pribumi yang tidak lagi buta huruf dan mendapat pendidikan untuk mengetahui ilmu pengetahuan tidak hanya ilmu pengetahuan tentang agama saja namun juga ilmu pengetahuan umum, yang sebelumnya hanya ada lembaga pendidikan pesantran saja kemudian timbul sekolah-sekokah umum, baik yang berupa buatan Belanda maupun Indonesia seperti Tanam Siswa dll.


Daftar bacaan :
Marwati Djoened Poesponegero, Nugroho Nototsusanto. Sejarah Nasional Indoneisa V. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
Sartono Kartodirdjo. Pengantar Sejarah Indonesia: Sejarah Pergerakan Nasional. Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 1993.
Herman. Sejarah pergerakan Nasional. Padang : IAIN-IB Press, 1999


MAKALAH PERBAIKAN

Diajukan untuk memenuhi tugas perkuliahan pada mata kuliah
Sejarah Indonesia II






Oleh:

Nilma Yola             : 110 173

Dosen bidang studi :

Dr. M. Dhanil Chaniago M.Hum


JURUSAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (B)
FAKULTAS ADAB
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
IMAM BONJOL PADANG
1433 H/ 2012 M

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar