1.
LATAR BELAKANG MUNCULNYA POLITIK ETIS
a.
Latar belakang social, politik dan ekonomi
Pada awal sebelum dilakukannya politik etis,
keadaan social dan ekonomi di Indonesia begitu buruk dan jauh dari kata
sejahtera terutama untuk penduduk pribumi.pergantian penguasaan dan kebijakan
bukan menjadikan bangsa Indonesia semakin membaik justru sebaliknya setelah
keluarnya VOC dari Indonesia 1799 dengan politik eksploitasinya hal itu
berganti ke tangan inggris di bawah Rafles yang semakin tidak memperhatikan
kesejahteraan bangsa Indonesia, kemudian beralih ke deandels dengan politik
tangan paksanya semakin membuat penduduk menderita, jumlah penduduk menderita,
jumlah penduduk yang melek huruf hanya 1% dari seluruh jumlah penduduk yang
ada. Pendidikan bukan menjadi semakin baik justru sebaliknya. Karena
kesejahteraan dapat di laksanakan apabila jumlah orang yang melek huruf semakin
banyak. Dari bidang ekonomi, tanah-tanah yang luas masih dikuasai oleh para
tuan tanah yang dimana rakyat biasa hanya sebagai penyewa dan pekerja saja.
Karena politik yang digunakan pada saat itu adalah politik konservatif dimana
merkantilisme dan eksploitasi merupakan hal yang begitu di pentingkan oleh
pemerintah colonial, ditambah pembayaran pajak dan sewa yang begitu besar yang
semakin memberatkan kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, setelah
diberlakukannya politik liberal 1870 pola kesejahteraan berubah terutama untuk
pemerintah Belanda di pasar bebas dan politik pintu terbuka dilaksanakan yang
berakibat pada surplus produksi perkebunan seperti gula, tembakau dan teh.
Namun hal ini hanya untuk keuntungan pemerintah kolonial.
2. Hakikat Politik Etis
Suatu istialh dan konsep yang dipakai untuk
mensejahterahkan bangsa jajahan adalah politik etis. Istilah ini awalnya hanya
kritikan-kritikan dari para kalangan liberal dan social democrat terhadap
politik colonial yang dirasa tidak adil dan menghilangkan unsure-unsur
humanistic. Golongan social democrat yang di wakili oleh Van Deventer, Van Kol,
dan Brooshooft adalah orang-orang yang ingin memberadabkan bangsa Indonesia.
Hal itu di respon oleh Ratu Wihelmina pada tahun 1898 dan mengeluarkan
pernyataan bahwa Belanda mempunyai hutang moril dan perlu diberikan
kesejahteraan bangsa Indonesia.
Selain dua factor itu juga terdapat
factor-faktor lain yang menyebabkan politik etis semakin gencar dilakukan yaitu
perubahan politik di belanda yaitu dengan berkuasanya kalangan liberal yang
menginginkan dilakukannnya sistim ekonomi bebas dan kapitalisme dan
mengusahakan agar pendidikan mulai di tingkatkan di Indonesia.
Adanya doktrin dari dua golongan yang berbeda
semakin membuat kebijakan politik etis ini agar segera dilaksanakan, yaitu :
a.
Golongan misionaris
Tiga partai Kristen yang mulai mengadakan
pembangunan dalam bidang pendidikan yaitu partai Katolik, Partai
Anti-Revolusioner dan Partai Kristen yang programnya adalah kewajiban bagi Belanda
untuk mengangkat derajat pribumi yang didasarkan oleh agama.
b.
Golongan konservatif
Menjadi kewajiban kita sebagai bangsa yang
lebih tinggi derajatnya untuk mmeberadabkan orang-orang yang terbelakang.
Itulah dua doktrin yang berkembang pada saat
itu karena bagi mereka tujuan terakhir politik colonial seharusnya ialah
meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan moral penduduk pribumi, evolusi
ekonomi bukan eksploitasi colonial melainkan pertanggungjawaban moral.
Tiga program yang diterapkan dalam politik
etis, yaitu :
1. Irigate (pengairan
dan infrastruktur) :
Merupakan program
pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat,
terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini dilakukan dengan membuat waduk-waduk besar
penampung air hujan untuk petanian, dan melakukan perbaikan sanitasi untuk
mengurangi penyakit kolera dan pes. Selain juga perbaikan sarana infrastruktur
terutama adalah jalan raya dan kereta apai sebagai media untuk pengangkutan
komoditi hasil pertanian dan perkebunan.
2. Educate (pendidikan)
:
Merupakan program
peningkatan mutu SDM dan pengurangan jumlah buta huruf yang implikasi baiknya
untuk pemerintah Belanda juga yiatu mendapatkan tenaga keraja terdidik untuk
birokrasinya namun dengan gaji yang murah, karena apabila
mendatangkan pekerja dari Eropa tentunya akan sangat mahal biayanya dengan gaji
yang mahal dan pemberian sarana dan prasarana, yang dikemdian akan di buat
sekolah dengan dua tingkatan yaitu sekolah kelas I untuk golongan bangsawan dan
tuan tanah dan sekolah kelas II untuk pribumi golongan menengah dan biasa dengan mata
pelajaran membaca, menulis, ilmu bumi, berhitung, sejarah dan menggambar.
3. Emigrate (Transmigrasi)
:
Merupakan program
pemerataan penduduk Jawa dan Madura yang telah padat dengan jumlah sekitar 14
juta jiwa tahun 1900, selain padat jumlah perkebunan pun sudah begitu luas maka
kawasan untuk pemukiman semakin sempit, maka hal itu di buat dengan dibuatnya pemukiman
di Sumatra Utara dan Selatan dimana di buka perkebunan-perkebunan baru yang
membutuhkan banyak sekali pengelola dan pegawainya. Untuk pemukiman Lampung
adalah salah satu daerah yang ditetapkan sebagai pusat transmigrasi dari Jawa
dan Madura.
Itulah program utama yang
dilakukan dalam politik etis terlepas dari berhasil atau tidak dan ada
kepentingan lain atau tidak, namun dari ketiga program itu pendidikan merupakan
program prioritas karena kedua program lainya akan berhasil dan di tunjang oleh
pendidikan. Selanjutnya akan di jelaskan mengenai damapk yang di timbulkan oleh
politik etiis dengan 3 program utamanya.
3. PENGARUH PELAKSANAAN POLITIK ETIS
Dampak yang di timbulkan
oleh politik etis tentunyaa ada yang negatif dan positif namun yang perlu kita
ketahui adalah bahwa hampir semua program dan tujuan awal dari politik etis
banyak yang tak terlaksana dan mendapat hambatan. Adapun dampak-dampak yang
terlihat nyata adalah dalam tiga bidang :
- Politik :
Desentralisasi (tidak terpusat) kekuasaan atau otonomi
bagi bangsa Indonesia, namun tetap saja terdapat masalah yaitu golongan
penguasa tetap kuat dalam arti intervensi, karena perusahaan-perusahaan Belanda
kalah saing dengan Jepang dan Amerika menjadikan sentralisasi berusaha diterapkan
kembali.
- Sosial :
lahirnya golongan terpelajar, peningkatan jumlah melek huruf ,
perkembangan bidang pendidikan adalah dampak positifnya namun dampak negatifnya
adalah kesenjangan antara golongan bangsawan dan bawah semakin terlihat jelas
karena bangsawan kelas atas dapat berseolah dengan baik dan langsung di
pekerjakan di perusahaan-perusahaan Belanda.
- Ekonomi :
lahirnya sistem Kapitalisme modern, politik liberal dan pasar bebas
yang menjadikan persaingan dan modal menjadi indikator utama dalam perdagangan.
Sehingga yang lemah akan kalah dan tersingkirkan. Selain itu juga muculnya dan
berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta dan asing di Indonesia.
- Pendidikan : menjadikan banyak masyarakat pribumi yang tidak lagi buta
huruf dan mendapat pendidikan untuk mengetahui ilmu pengetahuan tidak hanya
ilmu pengetahuan tentang agama saja namun juga ilmu pengetahuan umum, yang
sebelumnya hanya ada lembaga pendidikan pesantran saja kemudian timbul
sekolah-sekokah umum, baik yang berupa buatan Belanda maupun Indonesia seperti
Tanam Siswa dll.
Daftar bacaan :
Marwati Djoened
Poesponegero, Nugroho Nototsusanto. Sejarah Nasional Indoneisa V. Jakarta:
Balai Pustaka, 1994.
Sartono Kartodirdjo. Pengantar Sejarah
Indonesia: Sejarah Pergerakan Nasional. Jakarta: Granmedia Pustaka Utama,
1993.
Herman. Sejarah pergerakan Nasional.
Padang : IAIN-IB Press, 1999
MAKALAH PERBAIKAN
Diajukan untuk memenuhi tugas perkuliahan pada mata kuliah
Sejarah Indonesia II
Oleh:
Nilma Yola : 110
173
Dosen bidang studi :
Dr. M. Dhanil Chaniago M.Hum
JURUSAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (B)
FAKULTAS ADAB
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
IMAM BONJOL PADANG
1433 H/ 2012 M
Tidak ada komentar:
Posting Komentar